Pengadaan dengan Perorangan

contoh contoh pengadaan dengan perorangan

transaksi atau kontrak dengan
1.  konsultan perorangan
2. dengan seorang cleaning service atau beberapa cleaning sevice
3.  seorang tukang atau beberapa tukang

PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN 2018

Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:  

a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan

d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau  sedang menjalani  sanksi pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, meliputi:

1) Memiliki pengalaman:

a) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan

b) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

2) Jenjang pendidikan;

3) Memiliki sertifikat keahlian/teknis;

4) Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau 

5) Memiliki kompetensi sesuai bidangnya

DENDA KETERLAMBATAN

PERHATIAN !!!

• Pengendalian kontrak sejak awal adalah  penting, kemudian pengendalian dari waktu ke waktu ! 
• Jangan tergoda dengan adanya pemberian kesempatan untuk menyelesaikan kontrak dengan denda. 
• Jangan tergoda dengan adanya pemberian  kesempatan 50 hari atau 90 hari dengan denda ! Karena akan ribet dengan aspek anggaran atau pembayarannya.  

PERPRES 16 THN 2018 Pasal 79 Ayat 4

• Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 

PER LKPP NO.9 TAHUN 2018

• Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.Besarnya denda keterlambatan adalah: 

1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. 

• Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan 

TERIMA KASIH....

Tentang PjPHP dan PPHP Menurut Perpres 16/2018

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah merupakan salah satu pelaku pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018). Pada regulasi pengadaan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) beserta perubahannya, pelaku pengadaan ini disebut Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Ada perubahan kata “penerima” pada PjPHP/PPHP menjadi “pemeriksa”.  Menurut penulis, perubahan kata tersebut merupakan salah satu upaya mempertegas fungsi PjPHP/PPHP yang dulunya seakan-akan menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, sekarang lebih pada fungsi hanya memeriksa administratif hasil pekerjaan.

Berikut penjelasan singkat yang sederhana tentang PjPHP/PPHP menurut Perpres 16/2018 dan beberapa aturan turunannya yakni, Peraturan LKPP.

1. PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

-        

Dari definisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa PjPHP terdiri dari 1 (satu) orang sedangkan PPHP merupakan tim sehingga terdiri lebih dari 1 (satu) orang. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan PjPHP/PPHP dianjurkan memperhatikan sumber daya aparatur dalam organisasinya serta kompleksitas paket pekerjaan pengadaan barang/jasa serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (10) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

• memiliki integritas dan disiplin;
• memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
• memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa;
• menandatangani Pakta Integritas;

PjPHP/PPHP dilarang merangkap menjadi PPK dan/atau anggota pokja pemilihan pada paket pekerjaan yang sama.

Berikut bagan alur serah terima hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

 

Dari bagan alur tersebut dapat disimpulkan bahwa PjPHP/PPHP ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan ketika pejabat penandatanganan kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Artinya bahwa sebelumnya sudah dilakukan proses serah terima antara penyedia dengan pejabat penandatanganan kontrak, sehingga fungsi PjPHP/PPHP sangat jelas hanya memeriksa administrasi dan tidak terlibat dalam memeriksa hasil pekerjaan.

Dalam Peraturan LKPP 9/2018 mengisyaratkan PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi :

• dokumen program/penganggaran;
• surat penetapan PPK;
• dokumen perencanaan pengadaan;
• RUP/SIRUP;
• dokumen persiapan pengadaan;
• dokumen pemilihan penyedia;
• dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya;
• dokumen serah terima hasil pekerjaan; 

-

Hasil pemeriksaan administratif hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PjPHP/PPHP dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif (BA-HPA). Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

Salah satu landasan hukum Perpres 16/2018 adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga hadirnya PjPHP/PPHP menurut penulis adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini tentunya terobosan positif untuk menghindari kesalahan administrasi yang sering dipidanakan pada waktu – waktu sebelumnya serta mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

Demikian Coretan sederhana ini, semoga menjadi bahan diskusi dan sharing bagi dunia pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung Oleh Pejabat Pengadaan Menurut Perpres 16/2018 Serta Perlem KPP 9/2018

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan Pengadaan Langsung sebagaimana tercantum pada Pasal (1) nomor (40) dan (41) sebagai berikut :

• Pasal (1) nomor (40) : “Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
• Pasal (1) nomor (41) : “Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Jika dibandingkan dengan Perpres sebelumnya yakni Perpres 54 Tahun 2010, Pengadaan Langsung (selanjutnya disingkat PL) mengalami perubahan hanya pada nilai maksimal pada pekerjaan jasa konsultansi, yaitu dari nilai maksimal Rp. 50.000.000 naik menjadi Rp. 100.000.000. Sementara utk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya tetap sama yaitu nilai maksimal sebesar Rp. 200.000.000. Metode pemilihan ini seringkali di anak tirikan oleh para auditor, krn para auditor sebagaian besar terkadang lebih melirik pada nilai kontrak yang tergolong “mewah’, sehingga terkadang proses PL pun tidak dilaksanakan sesuai ketentuan oleh PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/PjPHP. 

Menurut hemat penulis, pelaksanaan PL ini sangat rawan akan penyimpangan. Salah satu modusnya adalah pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan kelengkapan administrasinya. Ada kalanya Pejabat Pengadaan disodorkan administrasi beserta dokumen-dokumen tersebut tanpa mengetahui dengan jelas pelaksanaannya (siapa pemenangnya?, bagaimana cara penyusunan HPS?) karena ketakutan akan kehilangan jabatan akibat diancam oleh pimpinannya, akhirnya Pejabat Pengadaan dengan “terpaksa” (dalam keadaan sadar) ikut menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Modus lainnya yaitu PA/KPA tidak mengumumkan paket pekerjaan PL pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga terindikasi tidak transparansi dalam pengelolalaan PBJ. 

Sebagaimana Perpres 16/2018 pada pasal (3) menyatakan : “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”, maka pelaksanaan PL seyogyanya dilakukan juga secara elektronik dengan memanfaatkan SPSE, sebagaimana pelaksanaan seperti tender/seleksi/e-purchasing. Pada saat tulisan ini dibuat, LKPP telah melakukan pengembangan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) salah satunya adalah mengakomodir pelaksanaan PL dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan SPSE tersebut yang dikenal dengan e-pengadaan langsung yang dapat dioperasikan menggunakan SPSE Versi 4.2. Terobosan LKPP terhadap hal ini perlu diberikan apresiasi, karena pelaksanaan PL sudah tidak dilaksanakan secara manual serta berdasarkan real-time. Semoga terobosan LKPP ini dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 

Pada tulisan ini dengan mengacu pada Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya membahas PL untuk : 

1. Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000;
2. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000;
3. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000;

Dengan alur pelaksanaan PL yang dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan asumsi bahwa SPSE sudah ada fitur e-pengadaan langsung, sebagai berikut : 

1. PA/KPA mengumumkan RUP;
2. PA/KPA menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan; 
3. PPK dan pejabat pengadaan memohon kepada LPSE untuk mendapatkan akun SPSE; 
4. PPK menetapkan dokumen persiapan pengadaan yaitu spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK), HPS, penetapan rancangan kontrak (bentuk SPK) dan gambar (bila ada); 
5. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana pada point (4) kepada Pejabat Pengadaan; 
6. Pejabat pengadaan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan dari PPK sebagai point (5). Jika dalam reviu tersebut, diperlukan perubahan maka pejabat pengadaan mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan hasil reviu PPK. Apabila dokumen persiapan pengadaan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi kriteria sebagaiamana peraturan perundang-undangan, maka pejabat pengadaan melakukan pemilihan penyedia; 
7. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik; 
8. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam point (7) tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. Perbandingan referensi terhadap informasi tersebut, dianjurkan agar didokumentasikan untuk dijadikan dasar survey; 
9. Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan yang terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan langsung; 
10. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Bagaimana caranya agar pejabat pengadaan yakin pelaku usaha itu mampu dalam melaksanakan pekerjaan ini. Tentunya untuk menilai kemampuan, idealnya pejabat pengadaan memiliki referensi terhadap kualitas dan kuantitas calon penyedia yang akan diundang untuk memasukan penawaran. Pada prinsipnya, pejabat pengadaan harus memiliki dasar yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan bahwa calon penyedia tersebut mampu melaksanakan pekerjaan. Karena seringkali ada “titipan” atasan dari pejabat pengadaan untuk membagi – bagi paket PL kepada kolega, keluarga, tim sukses maupun pihak tertentu tanpa pertimbangan sesuai dengan prinsip pengadaan dan terindikasi monopoli; 
11. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain (dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan langsung) yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; 
12. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dengan metode penyampaian penawaran satu file secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Walaupun dalam Perlem KPP 9/2018 tidak mewajibkan calon penyedia menyampaikan isian kualifikasi, namun menurut saya alangkah baiknya agar diminta untuk calon penyedia menyampaikan isian kualifikasi secara elektronik; 
13. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 
14. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud point (7); 
15. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain. 
16. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari : (a). nama dan alamat Penyedia; (b). harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; (c). unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); (d). hasil negosiasi harga (apabila ada); (e). keterangan lain yang dianggap perlu; dan (f). tanggal dibuatnya Berita Acara;
17. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;

Alhamdulillah, 

Sekian lama terabaikan akhirnya lahir ide kecil untuk saling membagi informasi seputar pengadaan dibumi Boalemo DAMAI Bertasbih.

seyogyanya media ini menjadi forum diskusi dan membagi pengetahuan seputar pengadaan Barang dan Jasa. olehnya saya mengundang kawan2 untuk berpartisipasi dalam membrikan masukan, ide, gagasan. dalam media ini

Wassalam

Terima Kasih.